Dubes Uni Eropa Tanya Syariat Islam ke Gubernur Aceh

BANDA ACEH | ACEHKITA.CO -- Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia beserta beberapa duta besar negara-negara anggota Uni Eropa mengunjungi Aceh pada Senin dan Selasa (16-17/6). Para dubes menanyakan mengenai penerapan syariat Islam kepada Gubernur Zaini Abdullah.

Duta Besar Uni Eropa Olof Skoog memimpin delegasi dubes negara-negara Uni Eropa, seperti Dubes Italia Federico Failla, Dubes Ceko Thomas Smetanka, dan Dubes Jerman Georg Witchel.

Dalam pertemuan dengan Zaini Abdullah di Pendopo Gubernur, para duta besar dari negara Uni Eropa tersebut menanyakan sejumlah permasalahan krusial di Aceh, seperti isu hak asasi manusia, penerapan qanun mengenai syariat Islam, ekosistem Leuser, dan sejumlah persoalan lainnya.

Gubernur Zaini menyebutkan, pemeluk Islam dan non-muslim hidup berdampingan dengan penuh toleransi di Aceh. Kondisi ini sangat berbeda dengan negara-negara Arab di Timur Tengah.

"Di sini umat Islam dan non-muslim dapat hidup berdampingan dengan damai," sebut Zaini.

Zaini menyinggung pula mengenai citra negatif penerapan qanun mengenai syariat Islam di Aceh. Menurutnya, qanun tersebut hanya berlaku untuk pemeluk Islam, bukan non-muslim.

"Tidak ada tekanan dalam menjalankan syariat Islam di Aceh," tandas Zaini.

Selain bertemu dengan Gubernur Zaini, delegasi Uni Eropa juga menemui pimpinan DPRA, dan aktivis sipil.

Uni Eropa menyebutkan, kunjungan ini untuk melihat langsung serta memperoleh informasi mengenai perkembangan terakhir di Aceh, termasuk untuk isu-isu utama seperti pembangunan perekonomian, tata pemerintahan yang baik, pelaksanaan peraturan-peraturan daerah dan perlindungan lingkungan.

Duta Besar Uni Eropa Olof Skoog mengatakan Uni Eropa memiliki catatan panjang dengan Aceh pada pelbagai bidang seperti rekonstruksi pascabencana, proses perdamaian dan perlindungan sumber daya alam Aceh yang unik.

Menurut Skoog, Uni Eropa tetap memiliki perhatian pada sejumlah isu tersebut dan mendorong semua pihak untuk memastikan keberlanjutan perdamaian di Aceh.

"Di antara deviden perdamaian ini adalah tata pemerintahan yang baik dan iklim investasi yang positif di Aceh, didukung oleh masyarakat madani yang kuat, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kesadaran akan pentingnya ekosistem Leuser bagi keanekaragaman hayati secara global," Skoog menambahkan. | FG