Potret Buram Pendidikan Anak Pulau [2]
 |
| Proses belajar mengajar di SD Negeri Meulingge, Pulo Aceh. | Radzie/ACEHKITA.CO |
Bangunan SD Rinon berdiri megah di dekat pantai. Bangunan ini terdiri atas enam ruang belajar, toilet yang dipisahkan untuk siswa putra dan putri, kantin, ruang guru, ruang olahraga, dan perpustakaan. Terdapat pula lima rumah dinas bagi guru. Dari segi bangunan, SD Rinon tak kalah dibandingkan dengan sekolah-sekolah di kecamatan lain di Aceh Besar daratan.
Sayangnya, bangunan yang bagus itu tak diimbangi dengan fasilitas lainnya. Selain guru yang jarang hadir untuk mengajar, sarana perpustakaan di sekolah itu tak terawat dengan baik. Ruang perpustakaan yang berdiri di samping bangunan utama tak dilengkapi dengan buku. Hanya sedikit saja buku yang tersedia di bangunan berbentuk rumah tipe 36 itu. Puluhan buku terlihat dalam kondisi rusak, karena terkena tempias air hujan.
“Kalau hujan, air masuk ke dalam,” kata Nurul Huda, guru kontrak di SD Rinon.
SD Meulingge juga memiliki fasilitas gedung sekolah yang lumayan bagus. Meski tak semegah SD Rinon, gedung SD Meulingge yang dibangun oleh BRR NAD-Nias terdapat enam ruang belajar, satu ruang guru, perpustakaan, dan dua unit toilet di belakang sekolah. Terdapat pula empat unit rumah dinas guru, yang terletak di depan sekolah. Sayangnya, toilet kini tak bisa digunakan lagi. Saat dikunjungi, toilet tak berair. Parahnya, di dalam salah satu jamban tersebut kini telah bersarang tawon.
“Siswa kalau ingin menggunakan toilet, ya toilet yang berada di ruang guru,” kata Joko, guru SD Meulingge.
Dari empat rumah dinas, hanya dua saja yang ditempati oleh guru kontrak. Sedangkan dua lainnya, terbengkalai.
Di SD Meulingge, fasilitas perpustakaan lumayan lengkap dibandingkan SD Rinon. Selain bersih karena berlantaikan keramik, perpustakaan juga dilengkapi puluhan judul buku bacaan, selain alat peraga. Para guru yang menetap acap mengajak siswa ke perpustakaan kala waktu istirahat tiba.
Fasilitas sekolah yang lebih bagus lagi terdapat di SD Negeri Ulee Paya di Gugop. Sekolah yang memiliki 148 siswa ini memiliki enam ruang belajar, perpustakaan, rumah dinas guru, toilet, dan sarana olahraga. SD Ulee Paya merupakan sekolah paling banyak muridnya di Pulo Aceh.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Aceh Besar, di kecamatan terluar itu terdapat delapan unit sekolah dasar, yang berada di Desa Rinon, Meulingge, Lapeng, Lampuyang, Ulee Paya, Rabo, Dedap, dan Kandang. Di delapan sekolah dasar itu terdapat 463 siswa, 45 orang guru berstatus PNS, 25 guru kontrak, dan satu guru honorer. Selain SD, terdapat dua SMP dan dua SMU yang tiap unitnya berada di masing-masing pulau.
***
JAM baru menunjukkan pukul 10.30 WIB, kala sejumlah siswa SD Rinon bercengkrama di luar kelas. Selain bermain di halaman dalam sekolah, beberapa di antara mereka saling kejar-kejaran dan asik naik ke pohon seri yang terdapat di sana. Di ruang kelas lima dan enam, Mulyani dan Dyah Susilowati sedang mengajar.
“Nak, masuk,” kata Dyah mengajak murid kelas empat untuk kembali masuk kelas, yang sebelumnya ia tinggal sebentar untuk masuk ke kelas lima. Siswa yang tadinya bermain-main di luar kelas, kembali berhamburan memasuki ruangan.
Begitulah kondisi proses belajar mengajar di SD Rinon pada awal Oktober 2013. Hari itu, pengajaran hanya dikawal oleh tiga guru kontrak. Karena hanya bertiga, jadilah masing-masing mereka kebagian mengajar dua kelas.
Kondisi ini terjadi karena guru berstatus pegawai tetap, menerapkan sistem bergiliran dalam mengajar. Artinya, ketika guru A hadir di sekolah, maka guru lainnya libur. Guru hanya mengajar dua minggu sekali per dua orang. Selebihnya mereka libur. Begitu terus menerus.
Hal tersebut telah disepakati bersama antar guru di sekolah. Namun, peraturan yang disepakati bersama tersebut dilanggar berjemaah. Ramai-ramai guru tidak datang ke Pulo Aceh. Sebagian menghabiskan harinya di Banda Aceh atau Aceh Besar. Di sekolah, hanya tersisa guru kontrak, dan guru bakti.
“Kalau dua guru hadir mengajar, dua guru lainnya libur,” kata Nurul Huda, guru kontrak di SD Rinon. Meski ia mengaku demikian, dalam dua kali kesempatan menyambangi SD Rinon, tidak sekali pun pegawai tetap yang tampak. Ketika ditanyakan perihal itu, Nurul Huda tersenyum sambil mengiyakan. Sepengetahuan Nurul Huda, sistem bergilir itu disepakati para guru setelah berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan Aceh Besar.
Menurutnya, jika sistem giliran itu tidak diambil para guru, sebenarnya tenaga pendidik di SD Rinon mencukupi. Sebab, mereka memiliki lima guru berstatus PNS dan tiga guru kontrak.
“Kalau benar-benar dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada, guru cukup,” ujar Nurul yang baru dikontrak per Juli 2013 lalu, setelah menjadi guru bakti selama dua tahun. “Tapi ini kan guru menerapkan sistem rolling.”
Akibat sistem mengajar bergilir ini, Nurul mengaku kualahan menangani 43 murid. “Karena harus mengajar dua sampai tiga kelas sendirian,” sebut jebolan Universitas Muhammadiyah Aceh ini. “Jika ada guru-guru lain kan kita bisa fokus mengajar satu kelas saja, sehingga lebih maksimal hasilnya.”
Hal serupa juga dialami Yusnaini di SD Meulingge. Guru asal Aceh Utara ini mengabdi sebagai guru bakti sejak tahun 2008. Sama dengan Nurul Huda, baru Juli lalu Yusnaini menandatangani kontrak.
Guru yang berstatus pegawai beralasan jalur transportasi dan kondisi geografis Pulo Aceh menyebabkan mereka tidak maksimal menunaikan tugas. Siswandi, guru pendidikan kesehatan dan jasmani di SD Meulingge, menyebutkan, ia dan guru lainnya di Meulingge menyepakati untuk mengajar bergilir. Jika ia hadir di sekolah, maka guru lain: Kamaruddin (Kepala Sekolah) dan Aswadi (Guru Kelas) yang libur. Begitu sebaliknya.
“Han eik tadeung (Tidak betah),” aku Siswandi ketika dikonfirmasi perihal penyebab ia sering alpa mengajar di SD Meulingge.
Siswandi ditugaskan di Meulingge sejak 2006 lalu. Jebolan Sekolah Guru Olahraga itu mengaku tidak betah tinggal di Pulo Aceh, sehingga ia bolos tugas. Selain faktor geografis dan transportasi, ia mengaku alasan keluarga menjadi penghalang seringnya tidak hadir mengajar.
“Keluarga saya tinggal di daratan, di Samahani, Aceh Besar. Mereka tidak mungkin pindah ke sini, karena istri saya juga mengajar di SMP Lamno, Aceh Jaya,” kilah Siswandi.
Untuk itu, ia dan guru lainnya mengatur siasat. Sistem mengajar bergilir akhirnya menjadi kesepakatan para guru. “Ini pun kita mengikuti pola lama,” sebutnya.
Kepala Sekolah SD Meulingge Kamaruddin beralasan para guru sedang melanjutkan pendidikan kesarjanaan di Banda Aceh, sehingga menyebabkan mereka memberlakukan sistem mengajar bergilir. “Kalau kami tidak ikut kuliah S1 sampai dengan 2015, kami tidak bisa lagi menyandang status guru,” ujarnya.
Kamaruddin menyebutkan, pendidikan S1 yang tengah mereka tempuh ini sudah mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan Aceh Besar. “Sudah kami kasih tahu ke Dinas. Mereka berpesan agar sekolah jalan terus, tidak tutup,” sebutnya.
Namun, kata dia, proses pendidikan yang tengah ditempuh guru tidak akan mengganggu jadwal pengajaran di sekolah dasar yang dipimpinnya. “Kami kuliah Sabtu dan Minggu,” aku Kamaruddin yang tengah menempuh pendidikan S1 di Universitas Serambi Mekkah di Banda Aceh. “Tapi tidak boleh meninggalkan tugas.”
Kenyataannya, acehkita mendapati guru tidak hadir mengajar hampir sepanjang pekan. Pada Sabtu, anak-anak SD Meulingge dan Rinon acap belajar baris berbaris atau senam, yang dipandu oleh guru kontrak.
Kuliah yang tengah ditempuh para guru menyebabkan pengajaran di SD Meulingge tidak maksimal. Selama ini, guru yang mendampingi murid lebih banyak dilakukan oleh guru kontrak. Kamaruddin memang menetap di Desa Rinon, lima kilometer dari Meulingge. Namun, ia juga jarang terlihat di sekolahnya.
Saat bertandang ke Rinon, secara kebetulan acehkita bertemu Kamaruddin di jalan. Ia baru saja selesai mencari sinyal telepon selular di sebuah sudut Desa Rinon. Seringnya alpa ke sekolah, diakui Kamaruddin, karena ia tak bisa mengendarai sepeda motor. Biasanya, ia dijemput guru lain atau menumpang sepeda motor orang yang hendak pergi ke Meulingge.
Padahal SD Meulingge menyediakan empat rumah dinas yang disediakan bagi guru. Saat ditanya kenapa Kamaruddin dan guru lain enggan menempati rumah dinas, ia menyebutkan bahwa rumah tersebut tidak layak huni.
“Rumah yang tersisa dua, dua lainnya sudah digunakan Ibu Yus dan guru SM3T. Sedangkan dua lainnya rusak,” ujar Kamaruddin. “Loteng (plafon) dan WC tidak ada.”
Jika kondisi demikian miris terjadi di Rinon dan Meulingge, kondisi di Gugop lebih baik. Ketika dikunjungi akhir September lalu, setidaknya ada tiga pegawai di SD Negeri Ulee Paya tersebut. Namun mereka mengakui, bahwa di sekolahnya juga menerapkan sistem gilir dalam mengajar.
“Karena sebagian guru juga ada yang keluarganya di Banda Aceh. Tapi kita gilir satu minggu di sekolah, satu minggu lagi libur,” kata Ismail, salah seorang guru kelas.
Kondisi demikian membuat guru kontrak yang mengabdi di sekolah menjadi pengambil kebijakan dadakan. Mereka kadang juga berperan sebagai kepala sekolah.
“Jadinya kita harus ambil keputusan, karena memang mereka yang seharusnya mengambil kebijakan tidak ada di tempat,” kata Hasan, yang telah genap setahun mengabdi di SD Rinon.
Dinas Pendidikan Aceh Besar terkesan menutup mata terhadap kondisi pendidikan di Pulo Aceh. Awal Oktober2013 lalu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Besar Razali melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah sekolah dasar di Pulo Breueh. Mereka mendapati sejumlah guru berstatus PNS yang tidak hadir mengajar. Sayangnya, meski mendapati ada guru yang bolos, Dinas Pendidikan tak kunjung memberikan sanksi. Buktinya, guru berstatus PNS masih uring-uringan masuk mengajar. Setidaknya, begitulah temuan saat acehkita bertandang ke sana.
acehkita berupaya mengonfirmasi pelbagai temuan di Pulo Aceh, namun Kepala Dinas Pendidikan Razali sulit ditemui. Saat bertandang ke kantor Dinas Pendidikan Aceh Besar di Jantho –55 kilometer timur Banda Aceh, Razali tak mau ditemui tanpa alasan yang jelas.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Aceh Besar Amri menyebutkan, minimnya kehadiran guru mengajar di Pulo Aceh telah dibahasnya bersama kepala sekolah. Mereka meminta ketegasan kepala sekolah dalam memantau guru yang tidak mengajar.
“Kita mengupayakan hadir semuanya mengajar. Jadi tidak ada istilah rolling mengajar,” ujarnya.
Amri mengaku, Dinas Pendidikan tidak mengetahui adanya kesepakatan antarguru mengenai sistem mengajar bergilir. “Sejauh ini kami tidak tahu,” sebutnya.
Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh bereaksi keras begitu mengetahui adanya sistem mengajar bergilir yang disepakati para guru di Pulo Aceh. “Itu penelataran namanya. Tidak bisa, kasihan anak-anak,” ujar Ketua MPD Aceh Prof Warrul Walidin.
Tindakan guru tersebut dapat mengakibatkan para siswa tidak bisa menyerap pendidikan secara maksimal. Sehingga, mereka bakal tidak bisa bersaing kala mengikuti ujian nasional atau masuk sekolah di daerah lain di luar Pulo Aceh. “Target kurikulum yang telah disusun juga tidak akan tercapai dan kemampuan anak-anak akan sangat memprihatinkan,” kata mantan Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh itu.
Majelis Pendidikan meminta Pemerintah Kabupaten dan Dinas Pendidikan Aceh Besar mengeluarkan kebijakan khusus untuk pendidikan di Pulo Aceh serta mengawasi ketat guru yang mengajar di sana.
“Harus ada sebuah kebijakan untuk memberikan insentif lebih kepada guru yang mengajar di pulau-pulau terpencil dan terluar, sehingga jangan sampai ada alasan untuk tidak mengajar dan menelantarkan anak,” pinta Warrul. “Jangan sampai guru PNS melempar tanggungjawab kepada guru honor, karena kemampuan mereka tentu berbeda.”
Guru yang ditugaskan di Pulo Aceh bukannya tak memperoleh fasilitas memadai. Selain rumah dinas, mereka juga diberikan dana tunjangan mengajar di daerah terpencil –yang besarannya satu kali gaji pokok. Selain itu, para guru yang telah bersertifikasi juga memperoleh dana sertifikasi. Untuk guru dengan pangkat 2C saja mereka bisa memperoleh gaji sebesar Rp3.9 juta per bulan. Itu berasal dari gaji pokok dan tunjangan terpencil. Siswandi, guru SD Meulingge, mengaku dana ini tidak mencukupi. “Tidak sebanding dengan risiko,” kata Siswandi.
Meski dengan kondisi yang memperihatinkan, anak-anak di Pulo Aceh sebenarnya mempunyai cita-cita yang tinggi. Hanya saja, keinginan mereka tenggelam dengan kondisi yang terjadi. Habibah misalnya, siswa kelas enam SD Negeri Meulingge yang selalu meraih rangking lima besar itu, ingin melanjutkan sekolah ke taraf yang lebih tinggi. Sebentar lagi ia akan meninggalkan bangku sekolah dasar.
“Saya ingin sekolah yang tinggi,” kata Habibah. Sayang, ia bakal tak bisa menggapai keinginannya. Pasalnya, ekonomi orangtuanya tak mendukung. Bagi orangtuanya, mustahil jika setiap hari harus mengantar putri tertuanya itu ke sekolah yang berjarak 1,5 jam perjalanan.
Memasuki tahun ajaran 2014/2015, mulai 4 Agustus 2014, SMP Satap di Rinon sudah mulai menggelar proses belajar mengajar, sehingga Habibah dan Muzani bisa melanjutkan pendidikan menengah di sana. "Sekarang di Rinon sudah ada SMP Satap. Alhamdulillah, anak-anak bisa melanjutkan SMP," ujar Mulyani, guru program SM3T di SD Negeri Rinon. []
M. Hamzah Hasballah dan Fakhrurradzie Gade
Post a Comment