Potret Buram Pendidikan Anak Pulau [1]
 |
| M. Hamzah Hasballah/ACEHKITA.CO |
"Saya ingin terus bisa sekolah," kata Murzani mengenang.
Murzani beralasan seusai menamatkan pendidikan di SD Rinon, ia tak tahu harus melanjutkan pendidikan tingkat menengah ke mana. Pasalnya, di kampungnya tidak ada sekolah menengah pertama. Jika ingin melanjutkan pendidikan, ia harus menempuh jalanan berliku nan berbukit sejauh 25 kilometer. Butuh waktu 45 hingga 50 menit untuk sampai ke SMP Negeri 1 Pulo Aceh di Blang Situngkop, setelah melewati dua gunung tinggi. Tidak ada transportasi publik, sehingga menyulitkan Murzani bersekolah di sana.
“Setiap hari Sabtu saya ke sekolah, ikut senam saja,” kata Murzani singkat, September 2013 lalu.
Murzani baru berusia 12 tahun saat ditemui. Saban Sabtu, bocah asal Desa Alue Raya ini menyambangi SD Rinon hanya sekedar untuk bercengkrama dengan para siswa dan hendak merasakan nuansa pendidikan. Sejak tak melanjutkan pendidikan, Murzani harus menjalani hidup keras. Ia mendaki gunung, memanggul karung di bahu sambil memetik cabai.
Meski demikian, hasratnya untuk melanjutkan pendidikan masih tertanam, jauh di dalam dirinya.
“Tidak tahu mau sambung di mana. Paling sekarang bantu orang tua petik cabe ke gunung. Tapi kalau nanti dibuka SMP di sini, saya akan lanjut,” harap Murzani. Dari empat lulusan SD Negeri Rinon pada tahun lalu, hanya satu kawan Murzani yang melanjutkan sekolah menengah di Banda Aceh. Selebihnya putus sekolah.
Hasan Triakfi, guru Murzani mengatakan, bocah itu punya minat belajar tinggi. Hasan sendiri merupakan guru yang diperbantukan di SD Negeri Rinon. Ia lulusan Universitas Negeri Semarang yang menjadi salah seorang relawan Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Ini merupakan sebuah program Kementerian Pendidikan Nasional yang mengontrak lulusan baru universitas untuk menjadi tenaga pengajar yang bakal ditempatkan di daerah terpencil di Indonesia.
“Ia bahkan tak ingin cepat-cepat lulus dari sekolahnya,” kata Hasan. Menjelang Ujian Nasional tahun lalu, dirinya harus menjemput Murzani di rumahnya.
“Katanya dia nggak mau ikut, biar kelas enam aja. Kalau lulus dia bilang nggak tau mau sekolah di mana nantinya,” kata Hasan yang setahun mengajar di SD Rinon.
Rinon sebuah desa yang jauh dari kasak-kusuk kota. Butuh waktu tiga jam mengarungi lautan dari Banda Aceh, ibukota Provinsi Aceh, untuk bisa menuju ke desa yang dikelilingi lautan dan pegunungan ini. Di sinilah Hasan bertugas sejak tahun 2012 lalu. Ia mengakhiri tugasnya pada September 2013 lalu.
Kisah Murzani tak jauh beda dengan Firdaus, 12 tahun. Bocah bertubuh gempal asal Meulingge, desa paling ujung di Pulo Aceh. Dari Banda Aceh, ia berjarak sekitar 30 meter dan butuh waktu 4 jam ke sana. Firdaus juga harus mendaki gunung, membantu keluarganya memetik cabai di waktu senggang. Suatu waktu, ia bahkan sampai tiga hari tidak masuk kelas, karena masa panen telah tiba. Siswa kelas enam SD Negeri Meulingge ini meminta izin ke gunung untuk mencari uang.
“Untuk beli sepatu,” ujarnya singkat. Sayang, sepatu yang baru ia kenakan beberapa bulan itu kini telah sedikit bolong, menyembulkan kaus kaki warna hitam dari jari kakinya yang besar.
Bocah yang baru bisa membaca dengan cara mengeja tersebut juga terancam putus sekolah. Masa depan siswa kelas enam tersebut barangkali bakal berakhir di ladang cabai. “Setelah SD paling ke gunung, tanam cabe. Tidak tau mau lanjut ke mana,” katanya. Ia menunduk.
Apa yang dialami Murzani dan Firdaus merupakan potret miris pendidikan anak di Pulo Aceh, kecamatan kepulauan yang terletak sekitar 25 kilometer barat Banda Aceh. Hal yang sama juga bakal dihadapi hampir sebagian besar anak-anak usia sekolah di Pulo Aceh. Tak heran jika mendapati anak yang tak sepenuhnya menguasai baca-tulis di desa-desa kepulauan terluar barat Indonesia ini.
Di Kecamatan Pulo Aceh terdapat 13 pulau, dua di antaranya berpenduduk (Pulo Breueh dan Pulo Nasi). Dari Banda Aceh, jarak tempuh ke pulau ini dua jam dengan perahu nelayan ke dermaga Lampuyang, tempat persinggahan terdekat di Pulo Breueh. Tidak ada jalur transportasi yang menghubungkan antarpulau meski jaraknya berdekatan. Jika warga Pulo Nasi ingin ke pusat kecamatan di Pulo Breueh, mereka harus menyewa boat nelayan atau bepergian dari Banda Aceh. Sementara transportasi umum tidaklah ada. Masyarakat bepergian dengan sepeda motor pribadi, atau menyewa pick up. Jarak antardesa pun tidak berdekatan. Misalnya, Desa Rinon dan Meulingge berjarak lima kilometer, yang dipisahkan pegunungan tinggi.
Sulitnya akses transportasi menjadi kendala utama bagi bocah-bocah Pulo Aceh untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Misal saja, mereka yang telah menyelesaikan pendidikan di SD Negeri Meulingge, harus melanjutkan SMP di Blang Situngkop, yang harus ditempuh dalam waktu 1,5 jam perjalanan naik-turun gunung. Jika kondisi hujan, jalanan yang mendaki amat curam untuk dilewati. Desa Meulingge berada di ujung paling barat pulau tersebut. Butuh waktu satu setengah hingga dua jam dari Dermaga Lampuyang, dermaga utama pulau itu.
Selain jalur akses ke sekolah, pendidikan di Pulo Aceh juga menyimpan segudang permasalahan. Letak Pulo Aceh yang jauh dari Jantho, ibukota Kabupaten Aceh Besar –yang berjarak sekitar 100 kilometer, membuat tenaga pendidik berstatus pegawai negeri sipil enggan menetap di sini. Akibatnya, sistem pengajaran pun tak maksimal. Sebagian besar tenaga pendidik uring-uringan dalam mengajar. Mereka hadir di sekolah tidak menentu. Jadilah pengajaran hanya diisi oleh guru yang statusnya honor. Setidaknya kondisi inilah acehkita temukan ketika dua kali bertandang ke SD Meulingge dan SD Negeri Rinon pada akhir September dan awal Oktober 2013 lalu.
Saat bertandang ke SD Negeri Meulingge pada akhir September lalu, pengajaran hanya diisi oleh empat guru kontrak tersebut. Mereka berempat harus mengawal enam kelas. Tak jarang, mereka terpaksa menggabungkan dua kelas menjadi satu untuk mengefektifkan pengajaran. Begitu pula di SD Rinon. Saat mengunjunginya kembali pada awal Oktober, kondisi masih belum berubah. Di dua sekolah ini, hanya guru kontrak yang mengajar. Sementara guru pegawai negeri sipil tidak menampakkan batang hidungnya. Kondisi ini tak berlangsung satu-dua hari saja, tapi hampir bisa ditemui saban hari sekolah.
Joko Slamet salah seorang guru, menyebutkan, anak-anak Pulo Aceh sebenarnya punya potensi besar. Mereka tak kalah hebatnya dengan anak lain yang sekolah di daratan. Namun, ia menyayangkan kondisi guru yang tak taat aturan. Pegawai yang ditugaskan mengabdi di Pulo Aceh dikabarkan jarang datang ke sekolah. Dalam satu bulan, jika ditotal, mereka hanya datang mengajar 10 hingga 15 hari saja. “Jadinya status kita ya cuma sebagai guru pengganti di sini,” kata alumnus Universitas Negeri Semarang itu kesal.
Ketika acehkita mengunjungi SD Negeri Meulingge, pada September 2013 lalu, hanya Siswandi guru pelajaran olahraga yang berstatus pegawai yang ada di sekolah. Itu pun dengan kondisi yang tak sedikit pun mencirikan seorang pendidik.
Siwandi datang ke sekolah mengenakan celana jeans, baju oblong, sandal dan topi pet, lengkap dengan sebatang rokok yang terus mengepulkan asap di mulutnya. Tak sampai pukul sepuluh pagi, Siswandi pun berlalu, pergi meninggalkan sekolah.
“Jadinya ketika kita suruh anak-anak memakai sepatu, mereka bilang lagi ke kita ‘gurunya kok tidak pakai sepatu pak’,” kata Joko.
Kondisi serupa terjadi di SD Negeri Rinon. Dua kali kunjungan kami ke sana, hanya tiga guru kontrak yang terlihat mengontrol anak-anak. Padahal, di sekolah ini, ada lima pegawai negeri yang seharusnya bertugas.
“Jadinya betah guru bakti dan guru kontrak daripada PNS,” kata Hasan.
Hasan dan Joko mengibaratkan, pegawai yang bertugas di Rinon dan Meulingge layaknya wisatawan yang cuma datang untuk liburan. Hanya sesaat saja mereka tampak di sekolah, selebihnya menghabiskan waktu di Banda Aceh.
Masyarakat juga mengakuinya. Kondisi demikian terus berlarut sejak tsunami, 2004 silam. Sunardi Ibrahim, Keuchik Desa Gugop menyayangkan kejadian tersebut. Ia menyebutkan hal itu menjadikan sebagian murid bahkan tak mengenal guru mereka.
“Sampai ada yang lima bulan lebih nggak datang. Kalau datang cuma bertahan dua hari saja, setelah itu pulang lagi. Jadinya mereka ke sekolah hanya untuk memastikan posisi sekolah tidak berpindah,” ujar Sunardi kesal.
Sunardi yang juga menyekolahkan anaknya di SD Negeri Ule Paya Pulo Aceh menambahkan, pihaknya sering melaporkan hal itu kepada dinas pendidikan. Namun, tidak ada sebuah tindakan tegas, yang dapat mengubah hal tersebut.
“Faktanya demikian. Jadi tidak heran tamat SD mereka ada yang belum bisa membaca,” kata Sunardi.
Di Meulingge juga demikian. Padahal 40 tahun lalu, pendidikan di desa ini pernah bergeliat. Adalah Abdullah M. Saleh warga Aceh Besar daratan, yang membangun sekolah di Meulingge. Pria yang akrab disapa Pak Lah ini kemudian meninggalkan Pulo Aceh karena harus melanjutkan pendidikan di Banda Aceh. Sejak ia tinggalkan, kualitas perlahan menurun. Tak sedikit siswa yang kemudian ikut meninggalkan sekolahnya.
Beberapa tahun setelahnya, tokoh masyarakat membujuk Pak Lah untuk kembali ke Meulingge. Keuchik Desa Meulingge, M. Yacob menyebutkan, Pak Lah telah dianggap sebagai tokoh pendidikan oleh masyarakat di sana. Ketika warga menceritakan kondisi yang demikian, jelas saja Pak Lah sedih.
“Kenapa bisa demikian? Padahal ketika saya tinggalkan, kondisi pendidikan di Meulingge bagaikan pohon yang sudah berbuah banyak. Namun kemudian buah itu bergurguran satu per satu,” kata M. Yacob, mengutip perkataan Pak Lah tempo hari.
Pada tahun 2003, mimpi warga Meulingge untuk mendatangkan Pak Lah menjadi nyata. Ia kembali dengan tekad memajukan lagi sekolah di Meulingge. Namun naas, setahun berselang, tsunami meluluhlantakkan Pulo Aceh. Sekolah Dasar Meulingge rata dengan tanah. Kala itu, sekolah hanya berjarak beberapa meter dari laut.
“Dan anak Pak Lah ikut kena tsunami,” kenang Yacob. “Sejak saat itu kualitas sekolah terus menurun. Apalagi tingkat kesadaran orang tua juga kurang.” [bersambung] | M. Hamzah Hasballah & Fakhrurradzie Gade
Post a Comment