KNPI Usulkan Pendidikan Dikelola Provinsi

CITIZENKITA -- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Aceh merasa prihatin dengan kondisi pendidikan di tanah rencong. Untuk memperbaiki kondisi buruk tersebut, mereka mendesak turunnya kebijakan pemerintah Aceh agar pengelolaan pendidikan diambil alih provinsi.

“Kini saatnya, pengelolaan pendidikan harus ditangani Dinas Pendidikan Aceh,” kata Ketua KNPI Aceh, Jamaluddin pada Dialog Pendidikan yang diselenggarakan yang dilaksanakan di Gedung Pemuda, Senin (7/7) lalu.

Kata dia, sudah saatnya bangkit bersama untuk membuat pendidikan di Aceh berkualitas, sebab maju tidaknya daerah itu diukur dari maju tidaknya pendidikan. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh KNPI Aceh adalah membuat pelatihan.

Pada dialog pendidikan tersebut tampil sebagai pemateri Kadis Pendidikan Aceh,  Anas M Adam, Ketua PGRI Aceh, Ramli Rasyid, Wakil Ketua MPD Salman Ishak, dan pakar dari Unsyiah Dr Sofyan A Gani, dan Ketua KNPI Aceh, Jamaluddin ST

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh,  Anas M Adam, mengatakan, masalah yang dihadapi kompleks, sepertinya rendahnya kemampuan guru dalam mengajar, penempatan guru yang tak sesuai profesi, pengangkatan kepala sekolah dan pengawas tidak punya kapasitas.

Pada sisi lain, sebut dia, penggunaan anggaran pendidikan juga tidak tepat sasaran, kebanyakan dipakai untuk infrastruktur dan biaya operasional sekolah. Di samping itu juga, kewenanangan dan kebijakan pendidikan itu berada di tingkat kabupaten-kota bukan di propinsi.

“Provinsi hanya menyetujui saja. Kalau kita ambil contoh ujian, UN tidak menjadi tolok ukur kelulusan, karena banyak siswa yang nilai UN-nya baik tapi tidak diterima di perguruan tingai ketika mengikuti tes,” ujar Anas M Adam.

Untuk itu, sambung dia, perlu adanya kerja keras dan peran serta semuai baik dari pemerintah, lembaga pendidikan, ormas dan masyarakat secara keseluruhan untuk memberikan dukungan sepenuhnya, agar mutu pendidikan Aceh ke depan, bisa lebih baik lagi.

Wakil Ketua MPD Salman Ishak menambahkan, memperbaiki pendidikan itu harus diutamakan
kualitas guru harus ditingkatkan, penyebaran guru harus merata dan sesuai dengan bidang, penggunaan anggaran jangan lagi difokuskan ke pembangunan infrastruktur semata. “Yang lebih penting, pembinaan karakter, moral ditingkatkan baik pemerintah, pemangku kebijakan,” ujarnya.

Lalu, sebut, dia, masyarakat juga harus pro aktif mengawal dan memperhatikan masalah pendidikan ini. | MASLINA